Artikel Revolusi Bumi Politik

Revolusi Bumi Politik

Penolakan Ahok sebagai gubenur Jakarta, sudah tidak asing lagi di telingga kita. Banyak pihak yang menolaknya namun ada pula yang mendukung . Hal ini merupakan hal wajar.  Perbedaan tersebut disebabkan karena mereka memiliki sudut pandang dan dasar acuan yang berbeda- beda. Pihak yang menolak  Ahok sebagai gubenur Jakarta disebabkan mereka berpandangan dengan ranah pribadi atau golongannya saja. Sedangkan mereka yang mendukung Ahok berpandangan dengan ranah public.

Kelompok yang kontra terhadap Ahok sebagai gubenur Jakarta. Berpandangan dengan ranah pribadi dan golongannya saja. Mereka menggunakan dasar agama dan menggunakan  al-qur’an dengan sudut pandang normatif. Sehingga kaku dan sempit tanpa melihat realitas yang dihadapi saat ini.

Seperti kita tahu Indonesia bukanlah negara Islam melainkan negara hukum. Berazaskan Bhineka Tunggal Ika. Negara multikural yang terdapat banyak ras, suku, agama dan budaya. Jadi kita harus toleransi dengan pluralisme tersebut, selama tidak menyangkut akidah agama.

Kelompok yang pro terhadap Ahok sebagai gubenur Jakarta. Berpandangan dengan ranah public. Mereka lebih  ke historis dalam melihat suatu masalah.  Sehingga mereka dalam melihat suatu masalah lebih dikaitkan ke realitas  saat ini.

Mengenai pengangkatan Ahok sebagai gubenur Jakarta yang mengantikan Jokowi. Perlu kita ingat kembali Undang – Undang Pemda ke Perppu (Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang) yang  baru. Mengandung makna bahwa secara aturan dan perundang – undangan, pengangkatan Ahok sebagai gubenur Jakarta sudah sesuai dan tidak menyalahi peraturan.

Atas dasar konstitusi yang berlaku, bukan pada figur. Kenapa dulu milih Jokowi yang bergandengan dengan Ahok. Dimana notabennya  non muslm kalau menginginkan selalu dipimpin dari kaum muslim. Namanya suatu koridor konstusi itu tidak boleh lepas tengan jalan. Berdasar pada perppu 203 ayat 1mengandung arti bahwa ketika Jokowi menjadi Presiden maka secara otomatis Ahok naik sebagai gubenur Jakarta.

Setelah membahas dengan sudut pandang ranah pikiran, UU, Perppu, pro dan kontra Ahok sebagai gubenur.  Kita akan mengambil dari sudut kaidah fiqih.

الرِّضَا بالشئ رِضَا بِمَا يَتَوَلَهُ مِنْهُ

Artinya;

Rela terhadap sesuatu berarti juga rela terhadap apapun yang ditimbulkan dari sesuatu tersebut.

Apabila sutu perbuatan boleh dilakukan (disyariatkan) maka segala dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dimaafkan. Dengan kata lain, segala akibat yang ditimbulkan perbuatan yang diperbolehkan tersebut adalah diperkenankan terjadi. Yang demikian tersebut tidak berakibat pada batalnya tersebut atau bhkan tidak ada tangung jawab langsung dari terjadinya dampak tersebut.

Berkaitan dengan pro dan kontra Ahok sebagai gubenur Jakarta. Berdasarkan qoidah tersebut,  mengandung makna bahwa naiknya Ahok sebagai gubenur Jakarta merupakan  konsekuensi untuk masyarakat. Ketika masyarakat sudah rela Jokowi sebagai gubenur Jakarta dan Ahok sebagai wakilnya.

Ternyata dikemudian hari Jokowi naik sebagi Presiden RI. Maka masyarakat juga harus menerima Ahok sebagi penggantinya karena itu sudah menjadi konsekuesi dan itu sudah menjadi hak Ahok berdasarkan UU, Perppu,dan konsitusi Indonesia.

Indonesia merupakan negara multikultural sehingga dalam melihat sesuatu kita harus historis, mengunakan ranah publik. Jadi ketika kita harus dipimpin oleh seorang yang non muslim asalkan bisa memberikan keadilan, kemaslahatan bagi masyarakat. Tentulah hal ini tidak menjadi suatu masalah lagi.

nama ; aini ruhayati 

kelas :Wustho b

085728853046

Share this post